pp 38 tahun 2007. E. pp 38 tahun 2007

 
Epp 38 tahun 2007  Pelayanan pertanahan berupa menguatkan Surat Keterangan Tanah Dasar hukum Asisten WedanaNOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14

34 Tahun 2006 Jalan DETAIL PERATURAN Abstrak. 18 / 1999 Jo. SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN. 79, TLN No. PP No. 16 Th. 41 Tahun 2007, akan berdampak besar terhadap Bidang Kesehatan khususnya Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit Daerah. T. Kabupaten/Kota yang semula diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lampiran pp no 38 tahun 2007 tentang kehutanan - 737 AA. . Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah. PP RI No. 38 Tahun 2009. 38 Tahun 2000; UU No. 3. Lampiran mengenai jenis Psikotropika. Riwayat Dokumen. Umum. UMUM 1. presiden republik indonesia,Download Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 melalui link di bawah ini: Download PDF. 2016 No. Tax Guide : PP No 38 TAHUN 2007. Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012. Mengubah : UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 2017 No. - Pengaturan : 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG INOVASI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah; PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun. Bidang Hukum. CO, Jakarta-UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020, telah merombak sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang alias UU Tata Ruang. 25 Tahun 2000. UU 6 TAHUN 2014 Pemilihan Kepala Daerah PERPU NO. REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 Undang-undang RI No. Judul. Filter Berdasarkan "Peraturan Menteri". Tipe Dokumen. Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 7. 77, TLN No. 8 Tahun 1999; UU No. Tanggal Pengundangan. f. 2007 No. 38, LN. Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146 TAHUN 2000 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2003" serta mencantumkan Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai. 23 Tahun 2014) menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang,. 3971, LL SETNEG : 3 HLM. E. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. of 26. Penghasilan Berupa Bunga Obliasi (dan PP Perubahannya) § PP No 94 Th 2010 ttg Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Tahun Berjalan § PP No 74 Th 2011 ttg Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan § PP No 1 Th 2012 ttg Pelaksanaan UU 8 Th 1983 ttg PPn Barang dan Hasa. Pp38. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);Posted By. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. METADATA PERATURAN. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau lebih dikenal dengan singkatan NSPK menjadi hal yang sering disebut setelah pemberlakuaan PP 38/2007. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 2016-12-20 PP Nomor 38 Tahun 2016. PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. 4736, LL SETNEG : 34 HLM. 2004; PP No. Bidang Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan. pptx SriHandayani283423 93 views. Akan tetapi, sepanjang belum diterbitkannya PP baru yang mencabut. 2007. PP 38 Tahun 2007 : Pembagian Urusan Pemerintahan Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan meliputi 18 Sub. go. 56 Tahun 1998 (X). impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai dengan rahmat tuhan yang maha esa . 2000 No. 1 TAHUN 2014 UU NO. 35, LN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. 4. 15 Tahun 2004; UU No. e. 2025 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007), yaitu terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila,. bahwa tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan. Yuswan Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan; Dalam wikiabpn. NOMOR : 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. 1 Tahun 2004; UU No. Dasar Hukum. Status Peraturan. 32 Tahun 2004, PP No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan PP No. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG. 38, LN. Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp20. 16 Tahun 2004; UU No. 38, LN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 4302, LL SETNEG : 8 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak. Akses Premium Bebas Iklan. A. bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak,. UU NO. Pemberdayaan Kelembagaan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. 24 Tahun 2007; PP No. Dana Alokasi Umum Daerah Provlnsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014. 55 Tahun 2005, PP No. 36 tahun 2009; PP No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan NilaiPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 8 TAHUNb. 78, TLN No. 196, TLN No. Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia - Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010. PP Nomor 38 Tahun 2007. 2007 No. 4855, LL. 1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 790/KPTS/M/2023 tentang Pengukuhan Dewan Arsitek Indonesia Periode 2020 - 2025. Beranda. pdf File Size 66 KB File Type pdf (application/pdf) Dibuat Wednesday, 12 November 2014 Owner Super User AuthorAkan tetapi, dalam kenyataanya masih terdapat permasalahan mendasar menyusun dan menetapkan NSPK yang diamanatkan PP 38 tahun 2007 antara lain adalah: Belum seragamnya pemahaman dan pola pengejewantahan konsep NSPK kedalam produk regulasi yang disusun oleh Kementerian. 2: Peringkat Daya Saing Indonesia Tahun 2015-2019 Salah satu tujuan pelaksanaan inovasi daerah dalam PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah untuk meningkatkan daya saing daerah. . Peraturan Perundang-undangan. 26/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana PengelolaanCatatan : Dicabut oleh PP No. PP 38 Tahun 2007 ttg “Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Permen LH No. METADATA PERATURAN. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 dalam tataran teoritik dan empirik? 1. Text of PP No. 18 / 1999 Jo. 2 Tahun 2009 . 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. Submit Search . 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Derah, Dan Indormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah - Download as a PDF or view online for free. 2007 Peraturan Pemerintah (PP) NO. Oleh : Admin Sebagai langkah dalam melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN. UNDUH LAMPIRAN. PP No. 87, TLN No. File yang bisa di-download di halaman ini adalah: – Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 (word file 132kb) – Penjelasan PP 38/2007 (word file 66kb) – Lampiran (zip file 1. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN. 12 Tahun 2011; UU No. nomor 31 tahun 2007 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Nomor. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. 4578 LL. 3 Tahun 2014; PP No. Inovasi Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. 2016-12-20 PP Nomor 38 Tahun 2016 - Download as a PDF or view online for free. PP 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan. NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14. Peraturan Pemerintah (PP) No. PP No. permendiknas nomor 20 tahun 2010 tt nspk; standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah; peraturan pemerintah. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 2000 Ttg Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak. PP Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah. 3 Tujuan. Belum Tersedia. 2007 No. $-,D SALINAN - Universitas BrawijayaUndang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah daerah diberi wewenang mengatur peruntukan, penggunaan, dan persediaan serta pemeliharaan tanah. 4854, LL SETNEG : 6 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Indonesia, Pemerintah Pusat. 5 Tahun 2012 Perda No. 41 Tahun 1999 Kehutanan UU No. nomor 38 tahun 2007 . . Dalam setiap penyelenggaraan program terdapat petunjuk yang ditetapkan dengan Surat Keputusan. 1. Undang-Undang No. Klik di sini untuk informasi selengkapnya. 82, LL SETNEG : 20 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Peraturan Pemerintah (PP) No. 38, TLN No. 17 Tahun 2014; UU No. 54, TLN No. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 - Lampiran. 1 TAHUN 2014 UU NO. Pasal II. PP 38 Tahun 2008 serta akibat perbedaan kondisi dan situasi saat peraturan ini diterbitkan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 4. UU No. Tahun Terbit. Peraturan Pemerintah (PP) No.